Dalam perspektif administrasi pemerintahan, tentu kita tahu DPR memiliki tiga fungsi, (yaitu) pengawasan, anggaran, dan legislasi. Dalam perjalanan tiga tahun lebih pandemi Covid-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut kritik, tekanan-tekanan publik. Karena publik punya harapan yang tinggi tentang parlemennya.

Gugatan Praperadilan ini diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) terhadap Kejaksaan Agung dan KPK

Karut-marut pertambangan nikel akhir-akhir ini sudah mencapai stadium darurat. Pemerintah harus lebih sungguh-sungguh menata kelembagaan Pemerintah dalam urusan tambang ini, baik dalam tataran pengelolaan maupun pengawasan. Ditjen Minerba Kementerian ESDM perlu ditata secara serius.

Polri selaku Interpol Indonesia memberikan akses kepada KPK ntuk memantau pergerakan buronan korupsi melalui sistem pengawasan di perbatasan.

Langkah itu diambil TikTok meski saat ini mereka sedang berada dalam pengawasan ketat di AS dan banyak negara lain

Kemendag melalui Bappebti akan terus meningkatkan pengawasan dan mitigasi risiko Perdagangan Aset kripto pada masyarakat

Sekarang ini, pengaturan dan pengawasan hilir BBM dan gas alam dalam pipa diserahkan kepada badan khusus, yakni BPH Migas. Sementara lembaga  pengaturan dan pengawasan gas LPG tidak ditetapkan secara khusus. Akibatnya, ya terjadi seperti sekarang ini.

Paket tersebut, yang menurut seorang pejabat menampilkan peralatan intelijen, pengawasan, dan pengintaian serta amunisi senjata kecil akan diambil dari cadangan AS sendiri, sehingga pengirimannya lebih cepat dari biasanya.

Mengacu pada hal itu, menurut Bambang, Badan Karantina Pertanian adalah otoritas di border dan filter terakhir negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang semakin kompleks, salah satunya adalah monitoring.

Dua posisi ini sangatlah penting untuk menjalankan perluasan mandat OJK sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Yaitu pengawasan terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto. Serta, pengawasan terhadap industri keuangan non-bank yang diperluas dengan adanya peran untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan