Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata.

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024–2029.

Presiden adalah pejabat publik, bukan manusia yang kebal kritik. Kritik terhadap kebijakan bukan penghinaan; pengawasan bukan serangan pribadi

Buruh dibiarkan tidak dilibatkan dalam prosesnya, hanya karena alasannya waktu itu mengejar waktu deadline.

Apresiasi PMA Ditjen Pesantren, HNW: Realisasikan Dana Abadi Pesantren

Lestari Moerdijat: Bangun Sistem Perlindungan Warga Negara yang Menyeluruh

Presiden Kirgistan Sadyr Japarov menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang melarang kremasi jasaddi negara itu, kata kantor presiden

Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap TPPO mampu menjangkau aktor intelektual.

Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang mampu mengejar perubahan modus kejahatan, bukan terus tertinggal di belakangnya.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Perubahan UU LLAJ dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.