Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oh kita bukan, bukan undang lagi, kita akan sidak langsung. Tulis ya, Jababeka itu perusahaan palsu-palsu. Mereka memalsukan ketentuan perundang-undangan

Media massa Maroko mengecam keras laporan kepolisian Spanyol yang menuding aparat keamanan Maroko lalai imbas ribuan migran terobos Ceuta.

Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional

Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi onl

Kemenimipas salurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai, NTT

Mensos Gus Ipul ajak masyarakat berpartisipasi aktif koreksi data penerima bansos

WHO membantah sedang mengalami krisis keuangan seperti yang diberitakan oleh media.

Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh.

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.