Sebaiknya menjelang akhir Pemerintahannya, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengambil kebijakan strategis yang merugikan rakyat banyak. Karena, kebijakan penghapusan Solar dan Pertalite, yang jelas-jelas merupakan dua jenis BBM yang disubsidi negara, secara langsung akan memukul daya beli rakyat.

Ekonom Muhammadiyah Dr Mukhaer Pakkanna menilai di masa rezim Jokowi terjadi entropi ekonomi yang bercirikan pada ekonomi biaya tinggi dan korupsi.

Sistem politik represif rezim Orde Baru dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) telah mendorong kita untuk membangun sistem yang lebih demokratis dan membentuk lembaga yang secara khusus memerangi praktik koruptif dalam mengelola negara.

Tidak ada gunanya merevisi kebijakan tersebut di ujung rezim pemerintahan sekarang ini. Karena yang akan melaksanakan target dalam KEN ini Pemerintah periode berikutnya.

Ahmad Basarah: Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Kebijakan Negara Lintas Rezim

Rezim Zionis sebagai musuh bersama dunia Islam

 AS tidak akan menormalisasi hubungan dengan rezim Assad dan tidak mendukung normalisasi lainnya sampai ada kemajuan politik otentik yang difasilitasi PBB

Kebijakan ekonomi di era rezim Jokowi juga tak sesuai konstitusi, karena mengarah pada kapitalisme dan liberalisme. Misalnya, investasi asing yang semakin digencarkan. 

Partai Ummat tak lolos pemilu akibat Ketidakkompakan dan kegagalan melakukan konsolidasi.

Rezim Vladimir Putin mulai menjalankan represi terstruktur terhadap jurnalis Ukraina berkedok operasi militer