Hukum itu sering dipakai menjadi alat politik, alat pukul politik. Cara membunuhnya bagaimana? Ya pakai cara hukum.

Kalau ada Dinas Gizi daerah dan program ini diperkuat lewat undang-undang, maka siapapun presidennya nanti program tetap berjalan

Ya untuk melengkapi draf, permasalahan-permasalahan yang kita susun. Bareng-bareng dengan draf ya. Karena badan keahlian beberapa kali pertemuan dengan kami.

Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita kalau pun ada (aturan Kementerian UMKM) itu akan saling melengkapi

Ini pembenahan dari hulu dengan pendekatan nonpenal atau preventif, yakni mencegah sebelum kekerasan terjadi.

Supaya Undang-Undang itu tidak mubazir dan tidak digugat lagi ke MK, silakan teman-teman buruh memberikan masukan. Nanti kita bahas bersama DPR dan pemerintah

Saya akan proaktif memonitor apakah arahan Presiden ini benar-benar ditindaklanjuti. Indikatornya sederhana, dimulai dari revisi Peraturan Menteri.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan seorang pimpinan KPK tidak perlu lagi melepaskan jabatan sebelumnya.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

Putusan ini menjadi pengingat bahwa pembenahan sistem ASN adalah tanggung jawab pembentuk undang-undang.