Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan pendanaan untuk kebijakan pengetatan imigrasi yang dijalankan pemerintahan Donald Trump, sebesar USD$70 miliar

Penyitaan barang bukti tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di Ditjen Imigrasi.

Opsi tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Namun, saat ini pihaknya lebih memfokuskan diri pada pendampingan terhadap Silmy Karim.

Komisi XIII DPR menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional.

KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Silmy Karim diduga melakukan pemerasan sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi 2023-2024.

Praktik tersebut dilakukan secara terstruktur sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA.

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia.