Nusron Wahid selaku Kepala BNP2TKI dinilai telah melanggar hukum tata negara.
Dari 11.155 bus yang beroperasi, hanya 55% yang layak operasi, sementara sisanya memiliki berbagai macam pelanggaran
Pemerintah menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melanggar sumpah jabatan. Hal itu terkait gugatan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada.
Presiden Jokowi menerbitkan instruksi presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2016 tentang Penghematan Anggaran Kementerian dan Lembaga dinilai melanggar Undang-Undang (UU).
Facebook dituntut ganti rugi karena penyalahgunaan informasi pribadi, kelalaian dan pelanggaran Undang Undang Perlindungan Data.
PKB meminta pemerintah merevisi Tim Seleksi komisioner KPU dan Bawaslu karena dianggap melanggar Undang-Undang. Alasannya, salah satu anggota Timsel adalah penyelenggara pemilu.
Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) terkait keterlibatannya dalam politik praktis.
Presiden ikut ditarik oleh Ahok dan Menko Maritim Luhut Panjaitan masuk jurang pelanggaran hukum dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Pemerintah menganggarkan angka subsidi dengan jumlah total Rp174,9 triliun. Berikut pembagiannya: