Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut ada tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus ditindaklanjuti bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder lainnya, untuk mencapai target pengentasan kemiskinan.

Pak Presiden sudah perintahkan, untuk penyusunan program sosial dan ekonomi di daerah maupun di pusat itu semua harus menggunakan data tunggal

Menko PM A. Muhaimin Iskandar menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) untuk melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data di Kantor Kemenko PM

Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua program bansos itu berbasis pada DTSEN. Pemda wajib melakukan pemutakhiran secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat

Perpanjangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan keluarga terdata 100 persen pada sasaran wilayah pendataan sehingga hasilnya bisa 100 persen.

Angkat ini sudah mencapai 99,79 persen dari target Pemutakhiran tahun 2023 terhadap hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21).

Tahun ini, BKKBN menargetkan untuk memutakhirkan 15.703.133 data keluarga sasaran di seluruh Indonesia.

Tahun ini, target pemutakhiran data keluarga dilakukan terhadap 15,5 juta keluarga pada 13.611 desa atau kelurahan yang menjadi wilayah pemutakhiran.

Seluruh kader pendata yang dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi harus memperhatikan lokus desa yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.