Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) untuk menyelaraskan dengan peraturan Arab Saudi.

Ya, bukan urusan KPK. KPK kan yang diusut urusan pelanggaran. Kalau kita kan ada rekomendasi di setiap laporan, bukan terkait dengan urusan di KPK. KPK itu kan pelanggaran ya toh.

Kita meyakini pemisahan ini penting. Karena kalau dia yang pegang uang, lalu dia juga yang belanja itu cukup rawan.

Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,19 triliun untuk Kementerian Sosial (Kemensos) guna mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat tahap pertama.

Ya, kita tentu kecewa. Bus yang digunakan itu tidak seperti yang kita putuskan, yaitu bus masyarakat. Bukan bus sekolah, bukan pula bus shalawat.

Kami ingin memastikan bahwa jemaah yang sudah terbagi-bagi ini, yang sudah terjadi dari Madinah ke Makkah, supaya mereka sudah bisa dikembalikan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing, termasuk suami istri.

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Hasan, menekankan pentingnya pemerintah untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru, terutama dari sektor ekonomi digital.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam memastikan layanan ibadah haji tahun 2025 berjalan dengan maksimal dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jamaah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa kouta haji 2025 sudah terisi penuh. Bahkan, jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan biaya haji melebihi ambang batas kuota.

Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini.