Mensos Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya penggunaan data tunggal dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama untuk PBI JKN.

Mensos menegaskan bahwa kuota nasional tetap tidak berubah karena peserta yang dinonaktifkan akan digantikan oleh masyarakat tidak mampu yang tercatat dalam DTSEN.

Sebetulnya datanya sudah terang benderang. Persoalannya, apakah pemerintah mau menangani fraudini secara tegas agar kenaikan iuran tidak perlu terjadi.

Bukan karena `kartu truf`, tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat.

Penutupan akses dianggap dilakukan secara sepihak dan tanpa melalui sosialisasi yang cukup.

Kemendes PDTT dan BPJS Kesehatan Percepat JKN di Desa

Pasien gagal ginjal kronik harus melakukan dialisis seumur hidup secara rutin

Gus Muhaimin Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

Belanja anggaran kesehatan melalui K/L antara lain untuk PBI JKN bagi 96,7 juta jiwa sebesar Rp45,8 triliun serta klaim pelayanan COVID-19 oleh 342,7 ribu pasien