Berita bulan lalu tentang unit pengawal Duterte yang mengambil vaksin, yang dikatakan tanpa sepengetahuan presiden, memicu kritik dari anggota parlemen tentang akses istimewa dan pelanggaran hukum.

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi. Sebab, dalam penerapannya UU ITE kerap menimbulkan polemik hukum, sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Pemerintah Somalia pada Minggu menuduh Uni Emirat Arab (UEA) melanggar hukum internasional dengan meremehkan pemerintah Somalia dan berusaha untuk menabur kekerasan

Menurut Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, sebaiknya semua pihak dapat memberikan waktu dan kesempatan bagi Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya, Ma’ruf Amin agar bisa bekerja secara maksimal. 

Komisi III DPR RI mengapresiasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung, yang mampu memberikan pendidikan deradikalisasi.

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menyarankan kepada Kapolri untuk menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selesai direvisi.

Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional.

Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi Rakyat tetap terjamin.

Upaya hukum banding itu diajukan pada Senin, 15 Desember 2021 kemarin.