Partai Gerindra tidak mempersoalkan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 2019.

Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 Masa Sidang V mengesahkan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Agenda lain yang dibahas di antaranya terkait konsolidasi partai dalam hadapi pilkada 2018 dan RUU Pemilu.

 Komite III DPD RI pada masa sidang V Tahun 2016-2017 telah memfokuskan tiga RUU inisiatif.

Meski seluruh anggota DPR yang hadir saat pengambilan keputusan UU Pemilu kuorum, ada sosok yang menjadi penentu UU tersebut bisa disahkan. Siapa dia?

Ketiga RUU tersebut yakni penyusunan RUU Tentang Sistem Pengupahan, Penyusunan RUU Tentang Ketahanan Keluarga

Yusril Ihza Mahendra bakal mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu itu ke MK setelah ditandatangani oleh presiden dan dimuat dalam lembaran negara.

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengambil alih pimpinan sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu setelah tiga pimpinan DPR walk out.

Forum lobi terkait pengambilan keputusan lima paket RUU Pemilu masih belum membuahkan hasil. Sementara, enam fraksi setuju dengan paket A.

Partai Amanat Nasional (PAN) menawarkan jalan tengah terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.