Baleg DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat.

Kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat.

Setelah dibedah, anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total

Karenanya, kata Wamenpar, penguatan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha pariwisata menjadi penting untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas-berkelanjutan

Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) harus mampu berperan sebagai mitra strategis manajemen

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia.

Persetujuan tersebut diputuskan dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid di Kompleks Parlemen.

Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah mempercepat hilirisasi industri obat berbahan baku lokal demi memangkas ketergantungan impor farmasi.

Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah berupaya mengatur secara lebih komprehensif, proporsional dan berkeadilan bagi anggota Polri dalam hal isi jabatan

Komisi XI DPR mengusulkan agar BPI Danantara dilibatkan dalam pembahasan asum,sio makro ekonomi dan APBN.