Agenda kegiatan hari pertama festival rencananya akan diisi kegiatan Diskusi Panel MPR yang mengambil tema "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sadono mengatakan, selama ini ada kesalahan persepsi yang tumbuh di masyarakat terkait kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Padahal meskipun MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN, tidak berarti MPR menjadi lembaga tertinggi negara. 

Ma`ruf mengatakan, perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan UUD agar konstitusi dan pelaksanaannya juga bagus.

Menurut Ma`ruf, rekomendasi tim kerja MPR RI tersebut kemudian dikaji lebih lanjut oleh MPR RI periode-periode selanjutnya, hingga sekarang.

Acara lainnya adalah pengumuman dan penyerahan hadiah juara pertama lomba academic constitutional drafting, juara nasional debat konstitusi MPR, dan juara 1, 2, dan 3 lomba short movie konstitusi tahun 2019.

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago menilai panitia seleksi calon pimpinan KPK telah bekerja independen dalam menjaring calon pimpinan lembaga antikorupsi periode 2019-2023.

Pansel Capim KPK menjamin kualitas dalam seleksi para calon komisioner lembaga antikorupsi tersebut untuk periode 2019-2023.

KPK kembali meluncurkan bus dalam roadshow "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" 2019. Dimana, tahun ini bus tersebut akan menyambangi 28 kota dan kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

KPK bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) menyelenggarakan Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi.