Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Anti Terorisme. Hal tersebut menjadi salah satu isi dari pidato sambutannya dalam Pembukaan Masa Persidangan V  Tahun Sidang 2017–2018.

DPR mendesak aparat keamanan meningkatkan penjagaan terhadap rumah ibadah, objek vital negara, dan sarana publik lainnya. Hal itu menyusul maraknya tindak kejahatan terorisme.

DPR prihatin atas sejumlah insiden teror bom yang terjadi di Surabaya. Tidak saja prihatin dengan aksi biadab para terorisme tersebut, tapi DPR juga prihatin karena menjadi kambing hitam.

Lebih dari 60 persen dari total ekspor Rusia adalah minyak dan gas alam, yang menggabungkan sekitar 30 persen dari produk domestik bruto. Diskusi tentang RUU Volodin ditunda

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly disebut sebagai dalang atas penundaan pengesahaan RUU Terorisme yang hingga saat ini belum dituntaskan oleh DPR dan pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, semua fraksi di DPR mendukung penyelesaian RUU Terorisme. Termasuk fraksi yang berada di luar pemerintah.

Pasca serangan teror bom yang terjadi di Surabaya, sejumlah pihak termasuk Presiden Jokowi mendesak agar RUU Terorisme yang sedang dalam pembahasan di DPR bersama pemerintah segera dituntaskan.

PKB mendorong pembahasan RUU Terorisme segera dituntaskan. Untuk itu, pemerintah harus segera menuntaskan perbedaan definisi terorisme yang dinilai menghambat pengesahan RUU tersebut.

Berbagai kasus teroris yang kembali muncul seperti penyerangan di Mako Brimob dan terakhir kasus bom bunuh diri gereja di Surabaya, menjadi momentum untuk mempercepat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) sebab sudah berkali-kali ditunda.

DPR menyebut RUU Terorisme telah rampung 99 persen dan siap untuk disahkan. Namun, pemerintah meminta untuk menunda pengesahan karena belum adanya kesepakatan di internal pemerintah soal definisi terorisme.