Keseriusan pemerintah menindak tegas perusahaan minyaKita. Tidak perlu waktu lama untuk memastikan siapa dalang dari kurangnya takaran MinyaKita.

Keputusan penambahan anggaran tersebut merupakan hasil persetujuan jajaran Komisi V DPR RI kepada Kemendes PDT saat rapat kerja di ruang rapat komisi V DPR RI, Senayan, Rabu

Kondisi Pertamina saat ini penuh tantangan, tetapi ini bisa menjadi peluang bagi Pertamina untuk naik kelas. Kami sangat optimis bahwa di dalam tubuh Pertamina masih banyak orang-orang yang memiliki semangat Merah Putih.

Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Utara untuk melakukan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal dan perusahaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melalui subkontrak dengan CV Mahameru Hebat Sejahtera dan PT Putera Rimpuleang Persada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer. Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau,  ya di tambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer.

Kemarin saat Saya kunker ke palembang bersama Komisi V kita semua sudah cetak tiket dengan maskapai garuda pulang pergi, dalam komponen tiket itu ketemulah bagiannya disitu ada tarif dasar, pajak dan ppn termasuk airport tax nah ini jadi pertanyaan kira kira airport tax itu apakah disetor ke Angkasa Pura atau tetap berada di maskapai.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (Kang Hero) mengklarifikasi beredarnya video dengan narasi tuduhan menerima amplop saat rapat dengan PT Pertamina pada Selasa (11/3).

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti permasalahan terkait penemuan Pertamax oplosan yang melibatkan PT Pertamina dan sub-holdingnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengungkapkan temuan beras impor yang berkutu di Gudang Perum Bulog saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komisi I DPR menyoroti sejumlah poin terkait Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Satunya prajurit yang ditugaskan di lembaga pemerintahan diwajibkan mundur terlebih dahulu dari statusnya sebagai prajurit TNI aktif.