Seluruh Fraksi di DPR menyetujui pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov).

Sejumlah aktivis berkumpul di Rumah Kedaulatan Rakyat, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu ini (30/11/2016) merencanakan perebutan gedung DPR/MPR

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk lebih sensitif dalam menangkap kegelisahan publik terkait keberadaan WNA ilegal yang kian menjamur di tanah air.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian kepada Ade Komaruddin (Akom) sebagai Ketua DPR.

Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM menggelar rapat bersama Pansus RUU Pemilu.

Partai Golkar diminta untuk mengikuti aturan main sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) MD3 terkait pergantian Ketua DPR.

Keinginan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR dinilai justru akan menimbulkan citra buruk bagi lembaga parlemen.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dinilai justru menimbulkan stres bulanan bagi pemangku kepentingan pendidikan.

Kebijakan moratorium atau penangguhan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dinilai membuat gaduh pendidikan nasional.

Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) menyatakan akan menghormati mekanisme hukum dan aturan yang berlaku terkait pergantian posisi pimpinan DPR.