Benny Wenda dan para pengikutnya dengan sangat jelas telah melakukan tindakan makar, karenanya pemerintah harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas.

Kalangan dewan meminta pemerintah untuk serius menangani Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda yang baru-baru ini mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden RI, Joko Widodo yang belum mengeluarkan pernyataan sikap terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat  (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.

Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Benny Wenda merupakan tindakan memecah belah NKRI. 

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menegaskan, langkah yang dilakukan ULMWP hanya bentuk gimik belaka.

Bahan (narasi) yang dipakai Haris Azhar terus-terusan sama dan diulang-ulang

Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Benny Tjokoro berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000.

Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono mengatakan Majelis Hakim akan membacakan vonis untuk terdakwa Benny Tjokro pada hari ini. 

Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar.

Benny Tjokro juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp 6.078.500.000.000.