RUU KUHP dapat melumpuhkan Undang-Undang (UU) Pers, yang selama ini menjadi acuan dalam kerja jurnalistik.

RUU KUHP yang saat ini digarap oleh DPR dan pemerintah, dinilai rawan dijadikan ajang mengkriminalisasi pekerja media

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyamakan profesi anggota dewan dengan pengacara dan pres. Hal itu menyikapi polemik UU MD terkait pasal hak imunitas dan penghinaan terhadap DPR.

Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan paripurna DPR menjadi polemik. Sebab, ada sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Penyerangan dan berupa ancaman terhadap rumah ibadah termasuk pemuka agama, baik Pastur, Pendeta, Ustadz, Ulama muapun Kyai, sama saja serangan kepada jantung bangsa Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disiplin dalam menyampaikan pendapat.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan Paripurna DPR bertentangan dengan konstitusi.

Dari hasil pemeriksaan sementara aparat serangan teror yang terjadi di gereja Lidwina, Sleman Yogjakarta sepertinya dilakukan seorang diri. Apabila benar maka fenomena “lone wolf” terrorist juga terjadi di Indonesia.

Pimpinan DPR menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono mengabaikan keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan total jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, maka setidaknya diperlukan 112 kursi untuk bisa mengusung seorang capres. Jelas PKS butuh partai koalisi.