Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus diaudit ulang.

Maraknya kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur yang belakangan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, dari mulai kecerobohan, kelalaian bahkan sampai aspek pertanggungjawaban.

Pimpinan DPR meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono tidak sembrono dalam menjalankan proyek pembangunan infrastruktur.

Usulan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terkait pemotongan zakat penghasilan PNS muslim sebesar 2,5 persen menuai pertanyaan. Apa sebenarnya motif atas pemotongan tersebut?

Maraknya kecelakaan proyek pembangunan infrasturktur di tanah air dinilai sebagai bentuk kecerobohan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono.

Uang dari hasil kejahatan iyu diduga sebagian disimpan Yudi secara tunai dan sebagian diubah menjadi aset.

Sejumlah pembangunan infrastruktur menuai masalah. Hal itu menjadi peringatan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Yudi mengungkapkan hal itu setelah sebelumnya jaksa mengkonfirmasi soal istilah-istilah tertentu yang sering dipakai.

Suasana politik di DPR yang biasanya terlihat tegang, namun hari ini terlihat ceria. Adalah kehadiran TK Anak Bangsa yang membuat suasana DPR terlihat cair.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dan pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.