Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan, perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 5 persen (year of year) pada triwulan I tahun 2017.

Pemanfaatan teknologi informasi pada semua sektor adalah sebuah keniscayaan, tak terkecuali penyelenggaraan transportasi.

Presiden Jokowi diimbau agar peka dan sensitif terhadap kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, BNPT memiliki peran yang lebih besar setelah disahkannya UU Antiterorisme.

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hari ini Rabu (30/5/2018) membahas  evaluasi kinerja Kementerian ESDM pada Triwulan Pertama Tahun 2018.

Wakil ketua Komisi VII Herman Khaeron, melakukan kunjungan kerja selama 4 hari di Denmark dan Swedia. Kunjungan kerja ini bersama dengan delegasi Kementerian ESDM.

DPR mengaku tidak ada upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan RUU KUHP. Bahkan, DPR siap menerima masukan dari sejumlah elemen masyarakat termasuk KPK.

KPK diminta untuk meniru suksesnya pembuatan UU Antiterorisme. Sebab, hal itu akan membuat munculnya koordinasi dalam penanganan kasus korupsi atau isu korupsi.

KPK tidak mempunyai hak untuk menolak RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Sebab, pada dasarnya KPK sebagai pelaksana atas UU yang dibuat DPR bersama pemerintah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif tak menampik Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan berdampak pada pelemahan lembaga antikorupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pasal yang mengatur tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam RUU KUHP. Bahkan, KPK telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, Ketua Panja RKUHP DPR serta Kementerian Hukum dan HAM.