Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menunda implementasi vaksin Astrazeneca.

Kegiatan agribisnis yang dilakukan pesantren ini juga mempunyai efek ganda terhadap kelangsungan proses pendidikan di Pesantren Al-Ittifaq.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menjelaskan semangat Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan terletak pada status pengangkatan menjadi ASN (PNS dan PPPK), bukan pada proses seleksi.

Fenomena penyebaran hoax yang terjadi dalam proses vaksinasi Covid-19 nasional ini harus segera diantisipasi dengan strategi yang tepat agar tidak terulang.

Langkah pemerintah menyuntikan penyertaan modal negara Rp20 triliun secara bertahap untuk PT Jiwasraya di tengah proses hukum terhadap dugaan korupsi di BUMN asuransi itu dipertanyakan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi mengimport vaksin-vaksin dari luar negeri.

Proses uji klinis I Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin.

Pernyataan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang menyebutkan ada perbedaan data dari peneliti vaksin Nusantara dengan pihak BPOM membuat geram Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Kebijakan impor beras merupakan cerminan bahwa kerja keras petani selama ini tidak dihargai sama sekali. Padahal petani adalah tulang punggung atas berbagai proses jalanya pembangunan pertanian nasional.