Dharma Wanita Persatuan Kemenpora turut terpanggil untuk mensukseskan program Pemerintah dalam hal ini bapak Presiden Jokowi untuk mempercepat vaksinasi.

Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia semua kementerian pegang data.

Kami tak ingin ada sikap plin-plan, membuat publik kian tak percaya dengan janji pejabat negara.

ABJ akan melakukan pendampingan dalam pengembangan Agro Wisata Desa Sukamanah.

Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal.

Sertifikat vaksin Presiden Jokowi bocor dan viral di media sosial. Ini kata Kemenkes.

Koalisi Save BPK berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memperhatikan ihwal polemik seleksi Anggota BPK RI.

Komnas HAM juga meminta waktu Jokowi untuk menjelaskan temuannya secara langsung.

Banyak perguruan tinggi mengalami defisit akibat mahasiswa tidak mampu membayar uang kuliah.