Kapolri Jenderal Idham Azis beserta seluruh jajaran memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka menangani penyebaran Virus Corona, termasuk wacana penerapan darurat sipil.

Semenjak kebijakan Work From Home (WFH) diserukan pemeritah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, petani di Bali tetap bekerja demi menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Kebijakan itu ditempuh untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah virus corona (Covid-19)

Kebijakan ini dalam rangka mendukung langkah-langkah pemerintah mencegah penyebaran virus corona (Covid-19)

Permintaan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat jauh lebih utama daripada sekedar pemindahan ibu kota baru.

Perusahan ini menyediakan kebutuhan dapur seperti rempah, sayur dan buah, yang bisa menunjang ketersediaan bahan pokok selama mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.

"Meluasnya wabah Covid19 di berbagai daerah saat ini sudah berdampak pada sektor pangan dan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi presiden harus segera direalisasikan. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan harian serta yang bergantung pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Amin.

Pemda DIY sepakat mengambil kebijakan bahwa pendatang dari luar Yogya harus diisolasi minimal 14 hari, dilanjutkan pemeriksaan kesehatannya Covid-19

Saat ini para jemaah belum bisa pulang karena terdampak kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang diberlakukan Saudi sejak 15 Maret 2020. Namun pemerintah Saudi siap memulangkan dengan syarat jemaah segera melapor.

Keterangan perusahaan yang diperoleh, Rabu (25/3/20200), kebijakan tersebut, berlaku dari 24 Maret hingga 2 April 2020