Seyogyanya sholat berjamaah dilakukan setiap hari bukan hanya pada saat Pemilu. Makanya ini sangat sarat kepentingan politik.

Prabowo Subianto menyerukan kepada relawan dan pendukungnya di seluruh penjuru tanah air, agar 17 April nanti menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mengantisipasi kecurangan.

Dua Warga Negara Asing (WNA) kembali masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Meski kemudian dicoret. Kedua WNA itu sudah memiliki e-KTP yang dikeluarkan pemerintah setempat.

Polemik DPT dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang masih terjadi bisa diatasi dengan transparansi. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyediakan data untuk divalidasi.

Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 hingga saat ini. Kisruh DPT itu terjadi akibat mismanajemen kependudukan

Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merapihkan daftar pemilih tetap (DPT). KPU perlu menyisir kembali Warga Negara Asing (WNA) dan pemilih ganda dalam DPT

BPN Prabowo-Sandiaga beserta partai politik koalisi akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar Pilpres 2019.

BPN Prabowo-Sandiaga beserta partai politik koalisi melaporkan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar Pilpres 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Akibat hoax, masyarakat pemilih menjadi khawatir dan apatis. Ini bisa menurunkan partisipasi politik dalam Pemilu serentak 2019.

hambatannya adalah terpencarnya pengungsi pada beberapa wilayah sehingga menyulitkan pendataan karena PPS harus mencari by name by adress semua pemilih