Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan tim Panja Pemerintah belum mendapat titik temu dalam membahas Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB). Salah satunya menyangkut isu kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan alokasi anggarannya. 

Komisi III DPR RI terbuka mendengarkan masukan publik terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi menyerap aspirasi dari beberapa stakeholder untuk menggali masukan-masukan lebih detail mengenai RUU ini.

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat untuk membentuk Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol).

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menjelaskan semangat Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan terletak pada status pengangkatan menjadi ASN (PNS dan PPPK), bukan pada proses seleksi.

Mayoritas fraksi di Komisi II DPR menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilanjutkan dan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

Alhamdulillah, sekarang sudah ada upaya tersebut antara lain Komisi X DPR membentuk Panja Pemulihan Pariwisata dan bantuan-bantuan dari pemerintah terutama untuk usaha kecil.

Panitia Kerja (Panja) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan segera dibentuk oleh Komisi II DPR RI.

Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan (Panja PJP) Komisi X DPR RI memberi catatan kritis atas PJP yang disusun pemerintah. PJP yang disusun untuk tahun 2020-2035 ini, penting dikritisi karena akan menghadapi revolusi industri 4.0 dan dampak yang mengikutinya.