Selain menekankan pentingnya perizinan berusaha dan aspek kelestarian sumber daya, KKP juga meminta agar usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil memberikan akses kepada publik termasuk kepentingan masyarakat lokal maupun adat setempat.

Sebanyak 43 Raja dan Sultan se-Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), menegaskan sikap serta kesamaan jiwa dengan perjuangan DPD RI.

Artinya sudah 90 persen Kerajaan dan Kesultanan anggota MAKN menyatakan kehadirannya pada FAKN I yang diselenggarakan di Keraton Sumedang Larang. Juga ada 10 bupati yang di wilayahnya ada Kerajaan/Keraton juga mengonfirmasi akan hadir.

Dengarkan aspirasi dan masukan dari Tokoh Masyarakat Adat Papua, ini respon Sandiaga Uno. 

Rerie berharap, semua pihak, termasuk para pimpinan di parlemen, bergerak bersama untuk mewujudkan undang-undang masyarakat adat, sebagai upaya negara mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia.

Anggota BAP DPD RI dari Papua Barat, Yance Samonsabra mengatakan, sejak dikelola Pertamina sudah 29 tahun, kondisi masyarakat sampai saat ini sangat memprihatinkan.

Tak tanggung-tanggung Mensos Risma langsung menjajakan sendiri produk-produk dari Karang Taruna itu, mulai dari camilan ringan dari bahan kulit sapi menjadi krupuk super gurih, aneka minuman hingga madu.

Akses terhadap bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak setiap warga negara.

Penambang liar di Brasil sering mengekstraksi emas dari area yang tidak diperbolehkan menambang, seperti cagar alam yang dilindungi atau tanah adat.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendapat gelar kehormatan Napufunu (Pelindung Besar) serta diangkat sebagai anggota kehormatan Dewan Adat, saat mengunjungi Uma Batu Kerajaan (Nusak) Termanu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (28/8).