Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro mengkritisi kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang membolehkan pekerja berusia 45 ke bawah kembali bekerja seperti sedia kala dan beraktifitas di luar rumah.

Tiongkok mengklaim kedaulatan penuh atas pulau itu dan hampir semua negara di dunia mematuhi kebijakan "Satu Cina" dan mengakui kedaulatan China atas Taiwan.

DPR menilai kebijakan pemerintah (Perpres no 64/2020) menaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi Kelas I dan II merupakan perbuatan melawan hukum.

Harapan kita dan rakyat agar realisasi kebijakan ini jangan ditunda-tunda dan pihak bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 55/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020

Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pelonggaran pembatasan saat ini akan berlanjut sampai akhir Ramadan.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah agar bersikap hati hati dalam mengeluarkan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah memperpanjang kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga 29 Mei 2020 mendatang.

Pemerintah bakal menghitung berdasarkan statisik kasus Covid-19 di setiap daerah pascapelaksanaan kebijakan tersebut

Melimpahnya hasil panen tersebut ternyata tidak sebanding dengan permintaan pasar saat ini akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah tujuan pasar.