Strategi dan kebijakan yang konsisten dalam pengendalian Covid-19, akan mempermudah para pemangku kepentingan di sejumlah sektor mengambil keputusan.

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki dampak dalam membangkitkan ekonomi.

Tindakan ini berpotensi membuat Pyongyang marah, setelah berbulan-bulan mengutuk kebijakan luar negeri Seoul.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa sepakat dengan langkah dan kebijakan Presiden Jokowi terkait pemangkasan sejumlah lembaga negara.

Kita harus berani mengevaluasi diri kita sendiri untuk mengetahui apa yang salah dari kebijakan kita selama ini

Ketika era reformasi dimulai dan berjalan, semua produk atau kebijakan yang dikeluarkan oleh orde baru dianggap tidak baik.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa.”

Ma’ruf Cahyono mengungkapkan bahwa dilakukannya kerjasama antara Setjen MPR dengan BSSN bertujuan untuk mewujudkan arah kebijakan pemerintah sekarang yakni mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Semua kebijakan pemerintah itu harus pro dan menguntungkan masyarakat.