Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, urgensi untuk dihadirkannya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan merupakan keniscayaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Prinsip ekonomi dan keuangan syariah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang dapat memberikan kontribusi bagi dunia dalam rangka mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dialami oleh negara-negara di dunia saat ini

Di era disrupsi saat ini fundamental universitas dan pembangunan SDM menjadi kunci penting dalam menghadapi persaingan yang akan semakin berat ke depannya.

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi selaku penyelenggara kegiatan bekerjasama dengan Tim UGM Yogyakarta fokuskan pada monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan transmigrasi berbasis Information Technology (IT).

Pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan yang besar pada aspek lingkungan.

Selama ini nalar pembangunan yang terbentuk bersifat ekonomistik, ini hanya untuk perekonomian tinggi dan mengabaikan aspek lingkungan.

Untuk sinkronisasi dan penajaman program 2022, Kemendes PDTT berkomitmen dan bersepakat mengakomodasi masukan dan usulan Komisi V DPR RI.

Karena itu, diperlukan perencanaan yang terukur, berkesinambungan, dan dapat mengikat komitmen setiap pemangku pemerintahan.

Nono Sampono mengatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan sangat mendesak untuk segera dibahas dan disahkan di Tahun 2021 karena RUU ini sangat strategis bagi Daerah Kepulauan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan demi terwujudkan keadilan pembangunan.

Melalui Undang-Undang ini, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu mengoptimalkan pembangunan daerah.