Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mampu mendorong ekonomi Indonesia.

Kalangan senator meminta lembaga pemerintah non-kementerian mentransformasi Perum Bulog atau organ kementerian menjadi badan pangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) potensi panen pada Maret 2021 seluas 1,63 juta hektare dan April luas 1,67 juta hektare.

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI (BAP DPD RI) menyoroti persoalan hak pengelolaan lahan oleh pemerintah Kota Surabaya di atas tanah yang telah dihuni masyarakat Kota Surabaya yang memiliki izin pemakaian tanah (IPT) atau Surat Ijo. 

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menerima audiensi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda konsultasi terkait Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Rabu (17/3). 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menunda implementasi vaksin Astrazeneca.

Badan PBB untuk Migrasi mengatakan telah memindahkan 140 migran Ethiopia yang terdampar di Yaman kembali ke negara asal mereka.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengaku telah mengusulkan penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Menkeu) sebesar Rp5,2 triliun.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mendorong percepatan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang merupakan amanah dari UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Kerjasama swasta dengan badan usaha pemerintah sangat diperlukan sebagai bentuk gotongroyong memajukan potensi pariwisata untuk kemajuan bangsa.