Komisi II DPR RI segera menetapkan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang dalam waktu dekat ini bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kemendikbud Ristek diharapkan mampu mempertahankan status penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja keuangannya yang meraih opini WTP. Kemendikbud meraih WTP tujuh kali berturut-turut.

Badan Pangan Nasional, yang merupakan lembaga pemerintah tersebut akan dipimpin oleh seorang kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Para kader muda PPP ini datang untuk melaporkan Youtuber Muhammad Kece atas dugaan penistaan terhadap agama Islam.

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.

Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.

Setelah melalui musyawarah mufakat, Leonardy Harmainy akhirnya dipilih kembali menjadi Ketua Badan Kehormatan DPD RI. Pemilihan Leonardy dilakukan melalui rapat yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (19/8).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pentingnya sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU Bumdes), agar ketika sudah diputuskan, tidak tumpang tindih dengan norma-norma yang ada di UU lainnya.

Dalam kajian di Badan Kajian MPR memang disepakati pentingnya GBHN/PPHN, tapi masih belum disepakati apakah mesti melalui amandemen UUDNRI 1945 atau cukup melalui UU/Revisi UU yang ada.