Kalangan dewan mengapresiasi kenaikan tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertuang dalam dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2021.

kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena akan memengaruhi daya beli PNS. Hal ini disebabkan tunjangan kinerja sangat besar peranannya dalam komponen take home pay PNS.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) harus menegaskan para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan  Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

LaNyalla juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Salah satu solusinya adalah memberikan tunjangan bagi guru honorer yang bersumber dari APBD.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengembalikan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru-guru satuan pendidikan kerja sama (SPK).

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti ikut berkomentar soal rencana pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tidak pernah menetapkan dan memutuskan tentang angka-angka

Bagi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, rencana tersebut sebaiknya tidak direalisasikan dulu sampai melalui pembahasan lebih lanjut.

Berikan kami tunjangan yang layak sebagai perangkat desa se Kabupaten Serdang Bedagai dan berikan hak desa untuk Mandiri sesuai Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.