Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta aparat kepolisian untuk bersikap terbuka terkait penembakan terhadap enam orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi baru-baru ini di tol Cikampek.

Tim Pencari Fakta Independen itu hendaknya melibatkan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan dan keagamaan yang otoritatif.

Kalangan dewan menyesalkan terjadinya penembakan oleh polisi yang menewaskan enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek, baru-baru ini. 

Kalangan dewan menyampaikan duka mendalam atas terjadinya insiden penembakan oleh polisi yang menewaskan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI).

Dalam keterangan persnya, Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo agar membentuk tim independen untuk mengusut penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu.

Peristiwa penembakan enam orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian terus menuai keprihatinan dari berbagai kalangan.

Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen terkait tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian. 

Enam jasad Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak aparat kepolisian sudah diambil pihak keluarga dari RS Polri Kramat Jati. 

Tragedi penembakan yang terjadi antara pihak Kepolisian dengan Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang menewaskan enam orang dari laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, pada Senin (7/12) dini hari harus dilihat dari kacamata hukum.

Kejujuran dan keseriusan peringatan Hari HAM, itu salah satunya ditunjukkan dengan memberi akses pengusutan seluas-luasnya kepada Komnas HAM.