Pencopotan Anggota DPR RI tidak dapat dilakukan atas dasar amarah atau desakan dari sekelompok publik.

Kami ingin memastikan agar pengawasan Pertamina di seluruh lini distribusi lebih ketat, termasuk soal jaminan mutu produk BBM yang beredar di masyarakat.

Kerusuhan akhir Agustus 2025 yang mengakibatkan pengerusakan fasilitas publik dan penjarahan di berbagai kota besar diyakini ditunggangi oleh kelompok tertentu.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus 110 WNI yang menjadi korban penipuan daring (online scam) di Kamboja.

Komisi V DPR RI ingin memastikan pembangunan Jembatan Batam–Bintan dapat segera terealisasi.

Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terluar Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna.

Komisi VIII DPR mendorong agar kualitas pelayanan bagi jemaah haji tetap maksimal meski Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan.

Komisi V DPR RI menilai pembangunan Jembatan Batam–Bintan merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Komisi IV DPR menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan SMK Kehutanan di Sorong, Papua Barat Daya.

Sejumlah pihak berupaya menggiring opini publik seolah-olah mereka bersalah besar, padahal tidak ada pelanggaran hukum maupun kode etik yang dilakukan.