Menjelang pengumuman susunan Kabinet Kerja jilid II, publik masih bertanya-tanya siapa yang akan menjadi menteri di kabinet 5 tahun ke depan. Bahkan, beberapa nama sudah beredar jauh sebelum pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap Erick Thohir tidak pantas menjadi Menteri BUMN.

Haidar Alwi juga sosok yang memiliki integritas, kapabilitas, mampu menjawab tantangan zaman, nasionalis, berdedikasi, dan setia kepada Pancasila dan NKRI.

Adian Napitupulu tak menampik pernah ditawari menjadi menteri oleh Presiden Jokowi. Namun, sejak awal Adian sadar diri tidak mampu bekerja di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Adi Prasetyo mengatakan posisi Menteri BUMN sebaiknya dipegang oleh kalangan profesional yang mengerti terkait pengelolaan perusahaan negara ini ke depan.

Penolakan terhadap Erick Thohir untuk menjabat sebagai Menteri BUMN semakin meluas. Erick Thohir dinilai tidak bebas dari kepentingan bisnis, tidak layak memegang kendali kementerian yang mengurusi dan mengatur perusahaan negara tersebut. 

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan Kementerian BUMN harus dipegang oleh orang-orang profesional dan bukan mereka yang terikat kepentingan jangka pendek.

Jelang penyusunan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-Ma`ruf Amin, posisi menteri BUMN menjadi salah satu sorotan. Kementerian BUMN diharapkan tidak diduduki kader partai politik (Parpol).

Presiden Jokowi memastikan susunan Kabinet Kerja jilid II telah rampung dan akan disampaikan setelah pelantikan, Minggu (20/10). Salah satu nama calon menteri Jokowi adalah Erick Thohir yang merupakan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu membantah nama Erick Thohir akan menjadi Menteri BUMN.