Menteri BUMN diminta untuk bersikap terkait kisruh yang terjadi di internal Bank Tabungan Negara (BTN). Sebab, kisruh tersebut akan berdampak pada kepercayaan publik kepada bank milik BUMN itu.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Direktur PT‎ Angkasa Pura Propertindo (APP), Wisnu Rahardjo terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Vice President of Corporate Financial Control PT Angkasa Pura II (Persero), Mulyadi.

BKI sebagai satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) di bidang klasifikasi kapal tidak bisa dipisahkan dengan surveyor.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Tri Hartono Rianto terkait kasus dugaan suap proyek pengerjaan Baggage Handling System (BHS).
‎

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu pejabat perusahaan BUMN bidang perkebunan.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Director of Engineering & Operation PT Angkasa Pura II, Djoko Murjatmodjo terkait kasus dugaan suap proyek BHS pada PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Operasi dan Pelayanan PT Angkasa Pura II, Ituk Herarindri.

Persoalan lain yang tidak bisa dinafikan adalah kesiapan BUMN, BUMD dan BUMDes untuk mengambil alih peran sebagai penyedia jaringan SPAM di seluruh Indonesi

KPK meyakini Dirut PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin terlibat dalam proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) oleh PT INTI.