Terjadi over-run atau membengkak Rp3 triliun, dari rencana semula Rp7 triliun.

Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

PT. Pos Indonesia yang sedang menghadapi krisis keuangan atau pailit diimbau tak boleh ditutup. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di layanan pos ini punya sejarah dalam mendampingi perjalanan kemerdekaan Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya diminta tak perlu ragu untuk mengusut dugaan gratifikasi mantan Sekretaris BUMN Said Didu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut gratifikasi yang diduga diterima Said Didu saat menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN.

ULN tersebut meliputi utang pemerintah yang ditambah dengan bank sentral sebesar US$189,7 miliar, dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$199,6 miliar.

Harga cabai anjlok, namun perusahaan BUMN yang ditugaskan Kemendag tak kunjung turun gunung.

Kerjasama dengan BUMN ini yang mestinya lebih ditingkatkan dan diperhatikan

DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 dari BPK RI. IHPS II Tahun 2018 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN dan badan lainnya yang dilaporkan BPK pada semester II Tahun 2018.

Tahun lalu  Pelni mengangkut 19.850 peserta yang dibiayai oleh 24 BUMN, tahun ini  menjadi 35.505 tiket.