Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta semua lembaga negara membelanjakan anggaran secara efisien dan tepat guna dalam pembangunan bangsa.

Setiap institusi pemerintahan dan lembaga negara harus bisa mempertanggung-jawabkan dengan baik dan benar penggunaan anggaran negara. Penggunaan uang rakyat itu harus akuntabel, tapi juga transparan dalam arti kejelasan manfaatnya.

Ada 13 hotel yang disewa selama kongres berlangsung. Pengingapan itu untuk mengakomodasi 1.200 peserta yang hadir dalam hajatan partai

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) tidak diperlukan. Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menilai RUU Kamtansiber akan memicu pemborosan anggaran.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di bawah komando Gubernur Bali Wayan Koster berhasil menangani defisit anggaran yang sempat dialami mencapai sekitar Rp 700 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik memberikan sejumlah catatan terkait minimnya anggaran di lingkungan peradilan Provinsi Jawa Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik pengelolaan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dibawah kepemimpinan Imam Nahrawi sejak tahun 2014 sampai 2018.

Komisi VII DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2018 yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Caleg Partai NasDem, Farid Al Fauzi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018, Rabu (17/9) kemarin.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2018 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pembahasan ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.