Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

HNW menyebutkan dari sudut konstitusi dan hirarki perundangan salah satu yang bermasalah secara mendasar dan belum ada perbaikan hingga saat ini adalah Pasal 170 RUU Ciptaker.

Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, sudah banyak keputusan-keputusan rapat yang sudah diambil dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara atas kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pemerintah diminta untuk fokus membuka satu destinasi pariwisata nasional, yakni Bali di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum juga tuntas.

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha mengingatkan, bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimasa sekarang tidaklah mudah.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik rencana naturalisasi pemain asing menjelang Piala Dunia U-20 2021 yang dinilai mencari cara instan meraih prestasi. Naturalisasi tak menyelesaikan akar persoalan pembinaan sepak bola Tanah Air.