Tiga aksi nyata ditunjukkan Satgas Covid 19 DPR RI. Aksi nyata itu adalah mengunjungi Rumah Sakit Hermina Galaxy Bekasi, mengirimkan bantuan ke RSUP dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, dan mengurus kedatangan obat-obatan, APD dan Alat Kesehatan lainnya di Bandara Soekarno Hatta.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan panggilan kemanusiaan dan kerjasama internasional, terutama bagi para anggota parlemen dunia dalam menangani pandemi virus corona.

Panja RUU Cipta Kerja (Ciptaker) DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan pada pendalaman RUU inisiatif pemerintah itu.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang digagas pemerintah mengedepankan nasib pekerja informal dan pengangguran yang masih terbilang cukup besar jumlahnya.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendukung wartawan dimasukkan sebagai kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaringan Pengaman Sosial dan APD dalam melaksanakan tugasnya di tengah pandemi Covid-19.

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI menyalurkan bantuan sejumlah kebutuhan tenaga medis ke sejumlah Rumah Sakit. Hal itu sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan para tenaga medis dalam menangani pandemi Corona.

Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai komoditas politik.

Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta DPR untuk menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 dan menggantinya dengan APBN-P. Dia menilai Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konsitusi.

Kebijakan pemerintah terkait pemotongan tunjangan hari raya (THR) bagi presiden, menteri, anggota DPR hingga ASN eselon I dan II patut diapresiasi. Namun, langkah strategis itu harus tepat sasaran guna penanggulangan pandemi Covid-19.