Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Bapak KH. Dr. Idham Chalid yang pernah menjadi Ketua MPR/DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat data akurat tentang pelajar terdampak pandemi Covid-19 agar kebijakan yang dijalankan memastikan semuanya mendapat hak akan pendidikan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA. 2019 menujukan, Kementan berhasil mencapai TLRHP 74,35 persen.

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengungkapkan bahwa serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru mencapai angka 38,19 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,6 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mempertanyakan kesiapan Pertamina jika ditunjuk menjadi BUMN khusus hulu Migas seperti yang diwacanakan dalam Omnibus Law RUU Ciptaker.

Komisi X DPR membahas sejumlah isu krusial berkaitan dengan pendidikan dengan Mendikbud. Mulai isu pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga mahalnya biaya masuk perguruan tinggi di masa pandemi Covid-19.

Komisi VII DPR RI mengapresiasi Kementerian ESDM atas capaian kinerja keuangan Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mempertanyakan kepada para mitra kerja Komisi III DPR RI tentang penggunaan anggaran untuk kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat.

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendesak Kementerian Perindustrian untuk memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan pada dunia perindustrian di masa pandemi Covid-19.

Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI menyerahkan 24 rekomendasi penting untuk pemulihan pariwisata nasional, setelah beberapa bulan terakhir terdampak wabah Covid-19.