"Kami KP2IT mempunya list by name by data indikasi korupsi yang bisa menyeret beberapa pejabat anggota dewan DPR RI yang terindikasi Korupsi, ini terlihat dari beberapa kasus yang dulu sampai saat ini terkatung-katung akibat pemeriksaan yang belum selesai," kata Ebit.

RUU KUHP yang di carry over atau dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode yang sekarang dengan pemerintah sebagai landasan menuju era digitalisasi dan industri 4.0.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendorong anak muda atau generasi milenial untuk berani mengambil risiko dalam membangun usaha

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sejumlah akademisi, praktisi, dan notaris. Dimana, Omnibus Law Ciptaker tersebut merupakan usulan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memastikan seluruh profesi notaris akan aman dan terhindar dari dugaan tindak pidana sepanjang menjalankan fungsinya secara netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku cukup prihatin dengan peristiwa tersebut. Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah untuk lebih sigap menangani Covid-19.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan delegasi Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Republik Indonesia Vegard Kalee.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal.

“Silaturahmi ini penting untuk dilakukan mengingat tokoh perempuan yang hadir ini merupakan orang yang concern dalam pendampingan masyarakat, terutama ketahanan keluarga," ujar Netty

Pemerintah tentu kita harapkan ada langkah-langkah konkret, terutama untuk melakukan dukungan terhadap indudtri dalam negeri.