Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang digagas pemerintah mengedepankan nasib pekerja informal dan pengangguran yang masih terbilang cukup besar jumlahnya.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendukung wartawan dimasukkan sebagai kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaringan Pengaman Sosial dan APD dalam melaksanakan tugasnya di tengah pandemi Covid-19.

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI menyalurkan bantuan sejumlah kebutuhan tenaga medis ke sejumlah Rumah Sakit. Hal itu sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan para tenaga medis dalam menangani pandemi Corona.

Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai komoditas politik.

Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta DPR untuk menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 dan menggantinya dengan APBN-P. Dia menilai Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konsitusi.

Kebijakan pemerintah terkait pemotongan tunjangan hari raya (THR) bagi presiden, menteri, anggota DPR hingga ASN eselon I dan II patut diapresiasi. Namun, langkah strategis itu harus tepat sasaran guna penanggulangan pandemi Covid-19.

Menurut Faqih, Nadiem sebelumnya tidak pernah membahas penggunaan Dana BOS untuk biaya langganan bimbingan belajar (bimbel) daring dalam Rapat Kerja (Raker) DPR.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mendukung aparat kepolisian untuk meningkatkan langkah antisipasi terhadap gejolak dalam masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat, MPR, DPR, dan DPD RI perlu terus mendorong Pemerintah untuk menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional