Minggu, 10/05/2026 23:35 WIB
TAG : undang-undang perceraian
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang perceraian') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang perceraian' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 1390,10
  • Refleksi Tiga Tahun UU Desa, Pemerintah Diminta Penuhi 11 Poin Ini

    Kamis, 25/01/2018 17:26 WIB

    Perwakilan desa-desa dan organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi dan kabupaten menghadiri Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa.

  • Pemerintah Larang Uang Virtual

    Selasa, 23/01/2018 15:39 WIB

    Di Indonesia penggunaan Bitcoin untuk transaksi melanggar undang-undang mata uang.

  • Tiga Dokter Tolak Jadi Saksi Meringankan Bimanesh

    Rabu, 17/01/2018 18:49 WIB

    Ia menyatakan bahwa rencana pemeriksaan tiga dokter dalam kasus Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hari ini merupakan bentuk pelaksanaan KUHAP.

  • Golkar Pastikan Rekomendasi Pansus KPK Tak Revisi UU

    Selasa, 16/01/2018 16:16 WIB

    Anggota Fraksi Partai Golkar menyatakan siap untuk mengawal rekomenadi Pansus Angket KPK untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang (UU) KPK.

  • Fadli Zon sebut Putusan MK Tak Rasional

    Kamis, 11/01/2018 23:26 WIB

    Putusan MK yang menolak uji materi pasal 222 Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur presidential threshold (PT) dinilai tidak rasional.

  • Opini

    Melodrama Ahok-Veronica

    Kamis, 11/01/2018 12:35 WIB

    Berita perceraian Ahok-Veronica dalam beberapa hari terakhir menjadi trending topics dan paling banyak ditelusuri di mesin pencari Google.

  • Advokat Fredrich Yunadi juga Dicegah ke Luar Negeri

    Selasa, 09/01/2018 18:52 WIB

    Pencegahan terhadap Fredrich, Hilman, Reza, dan Achmad sudah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

  • Bangladesh Terapkan Larangan Nikahi Warga Rohingya

    Selasa, 09/01/2018 15:35 WIB

    Sebelumnya, pemerintah Bangladesh mengeluarkan undang-undang tersebut pada Juli 2014 silam karena takut masyarakat Rohingya akan menikahi warganya untuk mendapatkan kewarganegaraan.

  • PAN Ingin Revisi UU MD3 Proporsional

    Jum'at, 29/12/2017 22:52 WIB

    Partai Amanat Nasional (PAN) berharap agar revisi Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan sekaligus dan proporsional.

  • Beredar Kabar Irak akan Cabut Hak Istimewa Pengungsi Palestina

    Kamis, 28/12/2017 07:19 WIB

    Irak sedang dalam proses mengeluarkan undang-undang baru yang menghapuskan hak istimewa pengungsi Palestina di negara tersebut.