Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk literasi keuangan sesuai data OJK kita baru mencapai 38,03 persen pada 2019, memang ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 29,7 persen pada tahun 2016.

Tahun terpanas yang tercatat adalah 2016, diikuti oleh 2019 dan 2020.

Dengan mempertahankan Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

PPK Matraman siap langsung tancap gas jalankan tugas sesuai UU 7/2017 dan PKPU 8/2022. PPK Matraman juga komitmen junjung integritas dan profesionalitas.

Kami sudah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi dan hasil dari komunikasi kami itu, mayoritas fraksi (8 fraksi-red) sepakat di Pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai UU no 7 tahun 2017.

Kami mendesak pemerintah dan para penegak hukum secara tegas dan komitmen menjalankan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, termasuk menghukum pelaku kejahatan terhadap anak dengan hukuman berat, terlebih jika pelaku terbukti residivis.

Upaya penggeledahan ini dalam rangka mencari alat bukti terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Jatim

Fattah diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD dan bantuan provinsi di Pemkab Tulungagung

Fattah bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan.