Pernyataan ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi I KPK, Didik Agung Widjanarko.

Dalam amar putusannya, MA sekaligus menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU), agar masa hukuman Djoktjan menjadi empat tahun.

Keputusan kejaksaan itu sudah menggagalkan komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi.

Hal itu menanggapi tak adanya kasasi atas vonis tingkat banding Pinangki Sirna Malasari yang dikurangi hukumannya.

Selain itu ICW juga menilai bahwa Mahkamah Agung pun telah sukses menorehkan noktah hitam dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebab hari ini merupakan tenggat waktu akhir bagi Kejagung untuk mengajukan kasasi.

Media dan jurnalis memiliki peran strategi termasuk menjadi media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR Supriansa miris mengetahui anggaran satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) Kejaksaan Agung RI hanya dimodali negara Rp13 juta per kasus, sebagaimana yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejagung 2021.

Anggaran Jaksa yang tergabung dalam satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) menuai kritik. Anggaran sebesar Rp13 juta per kasus yang diberikan Kejaksaan Agung dianggap tidak sebanding dengan pekerjaan memburu buronan kelas kakap.