Menurut saya Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) harusnya tidak menerapkan standar ganda, sehingga tersirat ada agenda tersembunyi dan merusak iklim berinvestasi di Indonesia.

PPHN bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan dominasi antara Eksekutif dan Legislatif sebagaimana sering diperdebatkan para ahli.

Sepeda motor sebagai transportasi umum ini memang tidak diatur dalam Undang-Undang, dan memang sebaiknya tidak menjadi transportasi umum.

Fraksi PKS melihat terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang mengintervensi pengelolaan keuangan desa sehingga Kades sulit membuat program. Sebagai contoh adalah Kemenkeu yang mengatur sampai ke program padahal seharusnya hanya mengatur secara administrasi saja.

Ketua DPR RI Puan Maharani dipuji karena dinilai tidak ikut-ikutan menggunakan konten receh di akun media sosialnya, sebagaimana dilakukan para pejabat publik lain.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya mitigasi bencana bagi wilayah Indonesia yang rawan dilanda bencana alam.

Kami di DPR berulang kali, menyuarakan bahwa segera selesaikan kewajiban kepada para pegawai, pegawai itu baik yang administrasi, teknis maupun pilot, karena justru inilah kewajiban utama yang harus dibayarkan.

Keberadaan Smart Campus Dr. (HC) Ir. Soekarno yang ditunjang berbagai kecanggihan teknologi informasi, dapat memperkuat peran dan tugas utama seorang intelijen negara.

Temuan BPK ini harus diinvestigasi karena sudah melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku. Disinyalir sebagian alat tes tersebut  tidak memenuhi spesifikasi aspek kedaluwarsa. Ini membuat negara mengalami kerugian yang tidak sedikit

Jangan-jangan dengan audit yang transparan dan bebas dari kepentingan, HET (harga eceran tertinggi) nya bisa di bawah Rp14 ribu per liter. Ini tentu harus dibuktikan lewat audit tersebut.