Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus suap PLTU Riau-1, Jumat (28/9).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) masuk dalam dakwaan dua pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kasus dana perimbangan.

Partai Golkar diminta untuk mengembalikan seluruh uang dari kasus suap PLTU Riau-1. Sebab, pengurus Golkar baru mengembalikan uang senilai Rp700 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap advokat Lucas dan satu pihak swasta Dina Soraya sebagai saksi kasus dugaan suap mantan bos Lippo Group, Eddy Sindoro (ES) kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KPK melayangkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap seorang advokat beranam Lucas dan seorang swasta bernama Dina Soraya. Surat pencegahan dilayangkan pada 18 September 2018 lalu.

Selain Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, politikus PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin juga pernah berjanji membantu mengurus anggaran proyek Bakamla.
‎

KPK masih mendalami dugaan keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus suap PLTU Riau-1. Bukti dugaan keterlibatan Sofyan digali melalui mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

JPU pada KPK menghadirkan tiga saksi pada sidang perkara dugaan korupsi proyek penganggaran dan pengadaan alat satelit monitoring (satmon) milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk terdakwa Fayakhun Andriadi.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut terlibat dalam pembahasan proyek PLTU Riau-1 yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Golkar memerintahkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih untuk mengawal proyek PLTU Riau-1 yang saat ini terseret kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).