Keputusan pemerintah yang melarang seluruh aktivitas dan mencabut legal standing Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) harus dipatuhi.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB ini pun mengungkapkan bahwa PKB terbuka dan siap menampung para mantan FPI. 

Langkah pemerintah melalui Kemenko Polhukam melarang segala aktivitas dan mencabut legal standing Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Langkah pemerintah melalui Kemenko Polhukam melarang segala aktivitas dan mencabut legal standing Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) diapresiasi Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti rencana pengaktifan polisi siber yang diusulkan oleh MenkoPolhukam Mahfud MD. 

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon menegaskan, pemerintah melakukan praktik otoritarianisme karena membubarkan FPI tanpa proses pengadilan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memperhatikan usulan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) terkait calon Kapolri.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mempersilakan pemerintah untuk mengaktifkan polisi siber jika bertujuan melindungi masyarakat.

Bagi anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, rencana pengaktifan polisi siber tersebut patut diapresiasi. Asal, tujuannya untuk mengurangi maraknya peredaran berita bohong dan ujaran kebencian.